🎈 Pengelolaan Kekayaan Laut Belum Maksimal Karena

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan laut yang begitu besar. Pemaksimalan potensi laut dapat dilakukan dengan? sumber daya laut secara massal dengan berbagai pelatihan kepada masyarakat tentang cara-cara memanfaatkan sumber daya laut dengan cara yang sumber daya laut pada pihak asing karena mereka memiliki alat yang lebih saja supaya sumber daya tersebut dapat berkembang dan terus berkembang

Kekayaansumber daya energi Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya energi berupa minyak bumi, batubara, gas alam, geotermal, energi terbarukan dan nuklir. Potensi sumber energi Indonesia, kemanfaatan dan perkiraan usia produksinya dapat dilihat pada Tabel 1. Indonesia menjadi negara pengekspor batu bara ketiga terbesar di dunia setelah ^{MONITOR, Jakarta – Pemerintah dan DPR tengah menggodok dan membahas Rancangan Undang-Undang RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Perubahan UU Landas Kontinen Indonesia didasarkan atas dasar hukum penyusunan UU Nomor 1 Tahun 1973 yang masih menggunakan ketentuan Konvensi Jenewa Tahun 1958, sedangkan rezim hukum laut internasional saat ini mengacu pada UNCLOS 1982. Terkait dengan hal tersebut, Forum Kajian Konstitusi dan Pemerhati Kebijakan Publik Fokus Policy, Agung Ariwibowo mengatakan hingga saat ini, pembasahan terkait landas kontinen sendiri lebih banyak berada diruang-ruang diskusi serta hanya pada tataran wacana umum yang menyangkut batas-batas wilayah laut nasional. “Pembentukan Pansus RUU Landas Kontinen sebagai upaya membangun gerbang kedaulatan laut nusantara. Jika itu yang menjadi tujuannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP akan menjadi Leader Opinion dalam mengawal pelaksanaan aturan terkait Landas Kontinen, karena terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Tupoksi sektor Kelautan Nasional,” kata Agung melalu keterangan tertulisnya, Jum’at 28/5/2021. Namun, lanjut Agung yang akan menjadi persoalan di lapangan, sejauh mana kesiapan KKP, sebagai ujung tombak Pemerintah dalam mengawal pelaksanaan UU Landas Kontinen yang baru, jika disahkan oleh DPR Advertisement - “Persoalannya ada banyak catatan yang selama ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama terkait dengan strategi pengelolaan, pengawasan, penjagaan hingga eksplorasi kekayaan laut nasional,” ungkap Agung. Menurut Agung, mengutip Kementerian Perikanan dan Kelautan KKP RI, berdasarkan Laporan Kinerja KKP 2018, luas perairan laut Indonesia juta kilometer persegi. Terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta kilometer persegi, luas perairan kepulauan 2,95 juta kilometer persegi, dan luas Zona Ekonomi Eksklusif ZEE 2,55 juta kilometer persegi. “Dalam hal ekplorasi kekayaan laut, ada begitu banyak potensi laut Indonsia yang sampai saat ini masih belum tuntas dikelola dengan baik, sebagai contoh hasil perikanan tangkap. Salah satu potensi laut Indonesia yang sangat besar dan belum dikelola secara baik adalah Ikan Tuna,” terangnya. Agung menuturkan potensi Tuna Nasional dicatat hingga 1,2 juta ton pertahun 2018. Ikan Tuna yang melewati laut Indonesia berdasarkan data mencapai bobot 80kg. “Selama ini, dihitung sejak era Presiden Soeharto, bisnis kelola perikanan tuna dan ikan tangkap lebih banyak diserahkan kepada pihak swasta dan selebihnya dikelola melalui kerjasama dengan pihak asing,” katanya. Agung menambahkan jika dihitung secara matematis, 1,2 juta ton tuna atau saat ini 16% kebutuhan dunia dipasok oleh Indonesia data KKP 2018. Potensi ini jika di kelola maksimal dikalikan harga jual tuna pasaran di Asia, Eropa dikisaran harga 500juta per ton. “Maka nilai ke-ekonomian dari satu kekayaan laut kita Tuna dapat meningkatkan APBN, membiayai operasional kapal-kapal patroli Angkatan Laut menjaga wilayah laut nasional hingga meningkatkan dana pembangunan daerah yang menjadi penghasil tuna,” jelasnya. “Yang masih jadi perhatian kita, Strategi jitu Kementerian Kelautan sebagai Leading Sector pengelola wilayah laut nasional masih belum memiliki capaian-capaian memuaskan. Wilayah Laut, terdiri dari dua pertiga luas wilayah Indonesia. Tetapi pengelolaan laut nasional sejak Indonesia merdeka masih belum berjalan maksimal. Bahkan, kekayaan laut kita banyak dicuri oleh pihak asing,” ujarnya. “Kita butuh strategi baru yang jauh lebih jitu guna menyelamatkan serta memanfaatkan kekayaan laut Indonesia. Selama ini, UU No. 1 Tahun 1973, oleh sebagian pihak dirasa cukup menjadi payung hukum melindungi kawasan laut Indonesia, namun implementasi dari aturannya yang kurang berjalan baik. Jangan sampai Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya sibuk mengeluarkan izin. Harus ada semangat memperbaiki kinerja Kementerian,” tandas Agung. Bagi Agung, revisi UU Landas Kontinen, jangan hanya bicara soal kedaulatan negara di laut, tetapi juga perlu memikirkan langkah-langkah strategis terkait pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang sangat besar. “Tanpa dikelola dengan baik, laut kita dengan dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia marine mega-biodiversity menurut Food and Agricultural Organization FAO 2009, hanya akan menjadi surga bagi para penjarah. Inilah Pekerjaan Besar’ Kementerian Kelautan yang belum optimal dijalankan,” pungkasnya. - Advertisement -} Karenakekayaan maritim itu tidak hanya kelautan dan perikanan saja. Di situ banyak tugas yang harus kita jalankan. Kalau dikelola dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal dan profesional, saya yakin laut kita akan menjadi salah satu penghasil devisa yang sangat luar biasa untuk negara. Bisa mengangkat kesejahteraan minimal rakyat di sektor ^{Pengelolaan Kekayaan Laut Belum Maksimal Karena – Selama ini sumber daya laut Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal. Pemanfaatannya hanya untuk budidaya perikanan dan penelitian kelautan, terutama untuk bystander fishing. Padahal, kekayaan laut bisa dimanfaatkan untuk sektor lain, salah satunya bisa bebas berkeliaran untuk memanfaatkan keindahan alam lautan luas beserta isinya. Di antara keindahan alam yang dapat ditemukan adalah terumbu karang yang masih melimpah di tanah itu dilakukan Direktur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil P3K Sudirman Saad pada Kamis 20/08/2015 di Jakarta. Menurutnya, saat ini banyak terumbu karang di Indonesia yang tidak dimanfaatkan untuk Ekonomi Dari Sektor Maritim Indonesia Capai Usd 1,4 Triliun Per Tahun“Hanya di daerah tertentu saja terumbu karang bisa dimanfaatkan dengan baik dan negara bisa menghasilkan devisa. Namun masih banyak terumbu karang yang tersisa yang belum dimanfaatkan untuk pariwisata, kata Sudirman Saad di Hotel Pullman menurut Sudirman, sekalipun dimungkinkan untuk memanfaatkan sektor pariwisata, pemanfaatan terumbu karang perlu memperhatikan sistem ekologi. Oleh karena itu, karang dapat dilindungi dengan baik di masa Indonesia bekerja sama dengan enam negara tetangga yaitu Coral Triangle Forum CTF Indonesia, Filipina, Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon untuk mengembangkan terumbu karang sebagai destinasi wisata. Diketahui ada lebih dari spesies ikan karang dan 600 spesies karang di Segitiga Terumbu Dadang Rizki, Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata, kontribusi terumbu karang terhadap sektor pariwisata masih sangat rendah. “Wisata bahari hanya menyumbang 10 persen dari kunjungan wisatawan. Dari jumlah itu, baru 15 persen yang melakukan wisata terumbu karang,” Laut Yang Bisa Dimanfaatkan ManusiaKarena situasi tersebut, Dadang menilai Indonesia masih tertinggal jauh dari negara tetangga dalam pengembangan wisata terumbu karang. Karena Indonesia menargetkan 20 juta wisatawan asing pada tahun 2020, situasi ini perlu diperbaiki sesegera mencapai tujuan tersebut, Indonesia meluncurkan 4th Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security CTI-CFF. Pertemuan yang akan digelar pada 27-29 Agustus di Nusa Dua, Bali itu diharapkan berimplikasi pada keberlanjutan wisata terumbu CTI-CFF keempat akan dihadiri oleh Menteri Lingkungan dan Konservasi Papua Nugini dan Ketua Dewan Menteri CTI-CFF John Pundari, Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Malaysia Dato Seri Mohd Nazri Abdul Aziz, Menteri. Kebudayaan dan Pariwisata Kepulauan Solomon Bartholomew Parapolo dan Duta Besar Amerika untuk Indonesia. Indonesia, Robert Blake dan Luigi Cabrini, Presiden Dewan Dunia untuk Pariwisata Berkelanjutan dan Penasihat Cabrini mengatakan dalam siaran persnya bahwa kawasan Segitiga Terumbu Karang memiliki sumber daya laut yang luar biasa. “Di antaranya adalah atraksi unik yang harus kita lestarikan bersama untuk generasi mendatang. Menerapkan pendekatan nilai-nilai keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan sangat baik, tidak hanya menguntungkan masyarakat lokal dan upaya konservasi, tetapi juga menciptakan peluang pemasaran destinasi pariwisata di wilayah tersebut dan meningkatkan minat wisatawan terhadap eco holiday. -kawasan wisata yang ramah,” kata Mewujudkan Ekonomi Kelautan BerkelanjutanSementara itu, Direktur Eksekutif Sekretariat Daerah CTI-CFF, Widi A. Tatilto, mengatakan inisiatif ini merupakan wadah pertemuan seluruh pemangku kepentingan, baik swasta, masyarakat, pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. “Forum ini memberikan ruang untuk menegaskan kembali komitmen mereka terhadap praktik pariwisata bahari yang berkelanjutan. Regional Business Forum merupakan ajang bagi negara-negara anggota Coral Triangle untuk memasarkan destinasi pariwisatanya sebagai destinasi pariwisata global.”Data dari World Travel and Tourism Council menunjukkan bahwa industri perjalanan dan pariwisata memiliki dampak ekonomi yang signifikan di enam negara di kawasan Segitiga Terumbu Karang. Pada tahun 2014, industri ini menyumbang US$58 miliar terhadap PDB di enam negara dan mempekerjakan lebih dari 5 juta orang. Diperkirakan pendapatan wisata bahari di kawasan Segitiga Terumbu Karang berasal dari transaksi pertukaran mata uang sekitar 3 miliar meski pertemuan hanya akan berlangsung, Indonesia mencatat bahwa lambatnya pemanfaatan terumbu karang untuk pariwisata menjadi faktor pembatas. Menurut Safari Burhanuddin, Sekretaris Koordinasi Kementerian Kelautan, kendala utama selama ini adalah infrastruktur.“Kami masih belum memiliki infrastruktur yang memadai di daerah yang memiliki terumbu karang. Hanya di beberapa daerah yang sudah ada sebelumnya. Makanya kami akan programkan untuk pembangunan bandara, jalan raya, jaringan telekomunikasi dan lainnya,” kata Ri Perwakilan Provinsi Kepulauan RiauMenurut data CTI-CFF, kawasan yang saat ini mengalami peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke terumbu karang adalah Taman Nasional Komodo; Raja Ampat, Papua Barat; Wakatobi, Sulawesi Barat; dan Sabang, Aceh.“Pengelolaan bisnis pariwisata yang baik akan berdampak pada pelestarian kawasan Segitiga Terumbu Karang dan membantu 120 juta orang yang bergantung pada ekosistem laut,” kata Riley Johanni, direktur eksekutif Coral Triangle Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI melaporkan kondisi terumbu karang Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan. Karena sebagian besar wilayah laut dengan terumbu karang saat ini sudah karang Indonesia masih termasuk yang terkaya di dunia, meskipun kerugian terus berlanjut, menurut LIPI. Dengan luas 2,5 juta hektar, terumbu karang Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Dari 750 jenis karang yang ada di Indonesia, LIPI menyatakan bahwa mereka adalah bagian dari 75 jenis karang di Membangkitkan Jatidiri Bangsa Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Melalui Pengembangan Potensi Kelautan Dan PerikananTerumbu karang Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi serta mendominasi spesies terumbu karang dunia. Terkenal dengan spesies ikan, 590 spesies terumbu karang, spesies moluska, dan spesies cukup sampai di situ saja, terumbu karang Indonesia semakin diakui dunia karena keberadaannya sebagai bagian dari Coral Triangle atau bagian dari Segitiga Terumbu Karang dunia yang meliputi enam negara Indonesia, Filipina, Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini. dan Kepulauan dengan terumbu karang yang melimpah termasuk Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat. Menurut studi ekologi yang dilakukan oleh The Nature Conservancy TNC pada tahun 2002, perairan Raja Ampat adalah rumah bagi setidaknya 537 spesies karang dan 1074 spesies ikan. Rekor ini mencatat Raja Ampat sebagai salah satu kepulauan di dunia yang mengumpulkan jumlah spesies terumbu karang Raja Ampat, daerah lain di Indonesia yang terkenal dengan terumbu karangnya adalah Kepulauan Derawan Kalimantan Timur, Pulau Banda Maluku, Nusa Penida Bali, Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur, Bunaken Sulawesi Utara, Wakatobi Sulawesi Tenggara dan Teluk Sendarwasih Papua.Pdf Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim DuniaBali, Coral Triangle, Coral Triangle Center, Forum Coral Triangle, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, LIPI, Nusa Dua, Segitiga Karang Dunia, Terumbu Karang, Wisata Bahari, Wisata Selam. Wilayah Indonesia, negara kepulauan yang terbesar di dunia, didominasi lautan dengan 90 ribu kilometer, garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Fakta ini dikukuhkan dengan status pemilik keanekaragaman terumbu karang di menempati urutan terakhir karena keanekaragaman terumbu karang di laut Indonesia melampaui lima negara lain dalam kelompok Segitiga Terumbu Karang Laksono Tri Handoko, Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, semua aset tersebut harus dijaga dan dilindungi dengan baik dan benar. Jalur yang dipertimbangkan adalah penelitian, konservasi dan pengelolaan ekosistem laut dan keanekaragaman agar semua metode di atas berjalan dengan baik, LIPI berkomitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana penelitian kelautan yang diperlukan. Semua fasilitas ini akan tetap terbuka untuk Karang ArchivesPentingnya pemanfaatan penelitian sebagai bagian dari pembangunan, mengingat pemanfaatan keanekaragaman hayati laut dan pesisir di Indonesia hingga saat ini masih belum optimal. Selain penelitian, penelitian, manajemen dan kolaborasi penelitian harus ada untuk mendukung pengembangan yang lebih baik.“Kolaborasi riset merupakan salah satu langkah yang paling penting dan perlu,” ujarnya baru-baru ini di bekerjasama, para ahli kelautan dan bidang terkait lainnya dapat saling mendukung dan mendorong untuk melakukan kajian ilmiah dan memecahkan masalah di bidang juga menyampaikan bahwa manfaat kerjasama akan dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola keanekaragaman hayati laut dan pesisir. Semua manfaat ini akan terasa jika ada sinergi yang kuat antara para ahli yang Kekayaan Laut Belum Maksimal Karena… A. Keterbatasan Transportasi B. KeterbatasanIa mengatakan LIPI merupakan mitra dalam mempromosikan keanekaragaman hayati laut dan pesisir Indonesia melalui Pusat Penelitian Oseanografi P2O dengan mengatakan proyek ini akan memperkuat kapasitas laboratorium mitra untuk mendukung penelitian keanekaragaman hayati laut di seluruh dunia. Khususnya untuk penelitian biota dan ekosistem sentinel di perairan Indonesia.“Keanekaragaman hayati laut dan pesisir Indonesia yang kaya saat ini kurang dimanfaatkan untuk eksplorasi, pengelolaan dan eksploitasi secara maksimal. Dalam hal ini, kolaborasi penelitian adalah salah satu langkah yang paling penting dan perlu.”Prancis mengungkapkan bahwa inisiatif untuk membuat laboratorium internasional bersama adalah program peningkatan kapasitas laboratorium P2O LIPI, sekaligus sebagai tempat pelatihan bagi anggota Menjadi Aman Dengan Asuransi Nelayan . Sikapi Indonesia menerima dana dari IRD Prancis untuk periode empat tahun dari tahun 2021 hingga 2025 untuk membangun laboratorium dan melaksanakan kegiatan proyek bersama ini, Laurent Poyod berharap dapat menangkap kondisi keanekaragaman hayati laut dan pesisir Indonesia saat ini dan di masa mendatang. Kekayaan laut telah menjadi harta nasional untuk perlindungan alam dan juga untuk kesejahteraan Laboratorium Genetika Molekuler Laut LGMK-P2O LIPI, yang dirancang untuk memperkuat sarana dan prasarana laboratorium, serta kapasitas penelitian peneliti kelautan di yang dikumpulkan oleh peneliti, jaringan pemantauan, dan proyek penelitian terkait lainnya akan dianalisis di laboratorium, menurut Informasi Untuk Perbaikan Layanan PemdaPotensi kekayaan laut indonesia, pengelolaan kekayaan alam di indonesia, puisi kekayaan laut, kekayaan laut di indonesia, kekayaan laut indonesia, pengelolaan sumber daya laut, bagaimana pengelolaan kekayaan alam yang terkandung di wilayah negara indonesia, kekayaan laut, mual karena belum makan, pengelolaan kekayaan desa, kekayaan alam di laut, kekayaan laut dan manfaatnya} REPUBLIKACO.ID, YOGYAKARTA -- Potensi laut Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal, karena masih ada kesalahan pola berpikir masyarakat secara umum, kata Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Mohtar Mas'oed. 'Kondisi itu menyebabkan kesejahteraan ekonomi yang bersumber dari potensi Indonesia sebagai negara maritim belum dirasakan,' katanya pada seminar

Jakarta, - Pengelolaan sumber daya alam Indonesia di wilayah pesisir dan laut merupakan hal penting dan berarti bagi masyarakat, bangsa dan negara. Besarnya wilayah lautan di Indonesia yang mencapai 70 persen, dapat dimanfaatkan. Salah satunya, untuk segi pangan. Baca Juga KKP Didorong Fokus Budi Daya Lobster Domestik Namun, pemanfaatan sumber daya kelautan Indonesia hingga saat ini oleh banyak kalangan dianggap belum optimal. Beberapa isu yang dihadapi diantaranya angka GPD yang rendah, atau sekitar 30 persen dari sumbangan hasil laut. Selain itu, adanya tumpang tindih kepentingan kementerian, instansi dan lembaga dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan yang menyebabkan kurang harmonisnya implementasi kebijakan. Persoalan lainnya adalah konektivitas, dimana rantai pasok dan daya saing untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia terbentur salah satunya berupa mahalnya ongkos laut dari Indonesia bagian timur ke bagian barat. Selain itu, kebijakan pembangunan desa pesisir belum berkorelasi dengan arahan kebijakan pembangunan, baik RTRW maupun RZWP3K. Hal ini menjadi suatu kendala pembangunan desa pesisir yang berbasis potensi biota laut. Paralel dengan hal tersebut, pandemi virus corona Covid-19 selama beberapa bulan belakangan telah memukul perekonomian Indonesia secara umum. Hampir seluruh sektor luluh lantak dibuatnya dan berdampak langsung pada perekonomian nasional. Oleh karena itu, di tengah situasi pendemik saat ini, diperlukan skenario untuk pengoptimalan pemanfaatan sumber daya laut dalam rangka mencapai Indonesia maju, sejahtera dan berdaulat. Hal ini mengemuka dalam webinar bertajuk "Pengembangan Industri Pangan Laut Terpadu DI Kawasan Pesisir Pasca-Covid-19 yang diikuti lebih dari 700 peserta, Rabu 15/7/2020. Baca Juga Kebijakan Negara Belum Memihak Pangan Lokal di Pulau Kecil Acara ini digelar Perluni PWK ITI Perhimpunan Alumni Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Indonesia bekerja sama dengan Program Studi PWK - ITI dan Ikatan Ahli Perencanaan IAP Provinsi Banten. Hadir sebagai narasumber dalam webinar ini adalah Ahmad Aris dari Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, ahli kelautan Rokhmin Dahuri, pemerhati transportasi laut dan logistik maritim Harry Boediarto dan Bupati Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT Fransiskus Roberto Diogo. Hadir pula sebagai pembahas, perwakilan LSM Juang Laut Lestari Lombok Nusa Tenggara Barat NTB Juanita Mandagi, praktisi pembudidaya teripang Sahid SP, dan pemerhati pengembangan kawasan laut dan pesisir Freude TP Hutahaean. Wakil Rektor Institut Teknologi Indonesia ITI, Dwita Suastiyanti, mengungkapkan, perencana wilayah kota sudah seharusnya mengambil peran penting dalam mengatasi persoalan terkait perencanaan ruang baik di wilayah darat maupun laut. Baca Juga KKP Jaga Pasar Ekspor Perikanan di AS dan Eropa "Melalui diskusi ini harus lahir sejumlah poin yang dapat menjadi solusi cerdas dalam pengoptimalan pemanfaatan sumber daya laut pasca-Covid-19,” kata Dwita. Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi Kantor Staf Presiden KSP, Febry Calvin Tetelepta yang menjadi keynote speech dalam webinar ini menyatakan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya laut ini sejalan dengan Nawacita ketiga, yaitu membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan. "Revitalisasi tambak rakyat harus menjadi optimal dan berkelanjutan karena perikanan budidaya merupakan masa depan. Untuk mewujudkannya diperlukan sebuah kerja kolaboratif antar kementerian dan lembaga serta turut melibatkan pemerintah daerah," kata Febry. Ahmad Aris menegaskan, perencanaan spasial, tata ruang laut dan zonasi laut seharusnya mengawali arah penggunaan ruang dan pemanfaatan sumber daya. Baca Juga Penyebab Pemanfaatan Lahan Budidaya Ikan Belum Maksimal "Selain itu, KKP telah membangun program sentra keluatan dan perikanan terpadu di 13 lokasi di Indonesia Natuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Mimika, Rote Ndao, Sumba Timur, Sabang, Moa yang dapat dijadikan contoh,” jelasnya. Sementara, Rokhmin Dahuri menegaskan, disparitas pembangunan wilayah masih jomplang di Indonesia. Seharusnya dalam pembangunan kelautan 60 persen fokusnya diletakkan di sektor ekonomi karena tingginya penganguran, terutama pasca-Covid19. Harry Boediarto menambahkan, penataan ruang perairan harus mulai dilakukan. Harry mengajak seluruh pihak lewat ujaran Ayo kita semua ke laut’ termasuk mulai mengarahkan investasi ke sektor laut. "Perlu juga adanya wilayah yang menjadi pilot project, dimana teknologi maju perikanan diterapkan, dengan model bisnis kelautan yang berkelanjutan,” tandasnya. Fransiskus Roberto Diogo mengaku optimistis atas pemanfaatan sumberdaya laut terutama di Kabupaten Sikka. "Tidak usah pesimis dengan pandemi Covid-19, yang dibutuhkan adalah politik anggaran dan kemitraan yang baik untuk pengembangan sumberdaya laut. Perlu kebijakan yang lebih masif dan berani dengan melibatkan semua pihak,” kata Fransiskus. Baca Juga Birokrasi Ekspor Benih Lobster Jangan Rugikan Nelayan Sementara itu, Juanita Mandagi, menegaskan, penataan ruang haruslah sinergis dan saling mengisi. "Kita harus beranjak dari tingkatan paling bawah. Desa menjadi ujung tombak untuk indutri pangan laut terpadu supaya masyarakat dapat menikmati,” kata Juanita. Mendukung hal ini, Freude TP Hutahaean menyatakan, saat ini belum ada kawasan di Indonesia yang mengembangkan potensi kelautan secara profesional. "Indonesia belum mengelola bahan baku secara maksimal. Hanya berperan sebagai eksportir yang kemudian masuk ke negara Eropa, Tiongkok, dan lain-lain,” pungkasnya. Sumber Saksikan live streaming program-program BTV di sini

. 461 140 259 24 160 45 120 229

pengelolaan kekayaan laut belum maksimal karena